PM Malaysia Tegaskan Tidak Ada yang Disembunyikan dalam Kasus Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. (ANTARA FOTO/Virna Puspa Setyorini)

INDOZONE.ID - Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menutupi apa pun dalam penyelidikan terkait dugaan pemalsuan dokumen yang menyebabkan tujuh pemain naturalisasi Timnas Malaysia dijatuhi sanksi.

Pernyataan ini disampaikan pada Jumat (21/11/2025), di tengah meningkatnya perhatian terhadap kasus yang mengguncang sepak bola Malaysia.

FIFA sebelumnya mengumumkan akan melakukan penyelidikan terhadap operasional internal Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM).

Baca juga: FIFA Mulai Selidiki FAM Usai 7 Pemain Naturalisasi Terbukti Gunakan Dokumen Palsu

FIFA juga telah memberi tahu pihak berwenang di lima negara mengenai potensi proses hukum pidana, setelah menolak banding yang diajukan FAM atas penangguhan para pemain tersebut.

Sebagai langkah awal, FAM telah menangguhkan sekretaris jenderalnya dan membentuk komite independen untuk mengusut tuntas masalah ini.

Mereka juga berencana membawa kasus tersebut ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Anwar: “Proses Harus Tetap Berjalan”

Anwar menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh upaya transparansi dalam penyelidikan.

Baca juga: Pemerintah Malaysia Bekukan Pendanaan FAM, Buntut Skandal Pemalsuan Dokumen Naturalisasi

Namun, ia juga mengingatkan bahwa FAM harus diberi ruang untuk membela diri, dan pemerintah tidak akan mengambil keputusan hanya berdasarkan temuan FIFA.

“Lanjutkan penyelidikan. Itu sudah menjadi instruksi. Tetapi prosesnya harus terus berjalan,” ujar Anwar.

Sanksi Pemain Naturalisasi Malaysia

FIFA Tolak Banding FAM Terkait Kasus Pemain Naturalisasi, Tujuh Pemain Malaysia Dijatuhi Sanksi Berat dan Denda. (fam.org.my)

Ketujuh pemain naturalisasi tersebut dihukum larangan bermain selama satu tahun sejak September, setelah FIFA menemukan adanya penggunaan dokumen palsu agar mereka dapat tampil dalam Kualifikasi Piala Asia 2027 saat Malaysia menghadapi Vietnam.

Kasus ini memicu kemarahan masyarakat Malaysia. Suporter dan anggota parlemen mendesak tindakan tegas terhadap petinggi FAM dan lembaga pemerintah yang diduga berperan dalam penerbitan dokumen kewarganegaraan tersebut.