Cegah Pemilik Nakal, Inggris Perketat Aturan Uji Kelayakan Pemilik Klub

Trofi Premier League (Credit/Premier League)

INDOZONE.ID - Regulator Sepak Bola Independen (Independent Football Regulator/IFR) mengumumkan rencana baru untuk memperketat aturan terkait pemilik, direksi, dan eksekutif senior klub sepak bola di Inggris.

Rencana ini diambil untuk mencegah hadirnya “pemilik nakal” yang berpotensi merugikan klub maupun jalannya kompetisi.

Aturan untuk Uji Kelayakan Pemilik Klub

Dalam proposal terbaru, IFR akan meningkatkan standar uji kelayakan dengan pemeriksaan yang jauh lebih detail.

Tes tersebut kini mencakup rekam jejak domestik dan internasional, catatan perbankan, serta data dari lembaga penegak hukum.

Baca juga: FIFA Mulai Sediakan 1 Juta Tiket Pertandingan Piala Dunia 2026, Harga Mulai Rp975 Ribu

Hal ini merupakan tindak lanjut dari RUU Tata Kelola Sepak Bola yang disahkan Parlemen Inggris pada awal tahun.

Undang-undang tersebut menjadi dasar pembentukan IFR sebagai pengawas resmi bagi seluruh klub di piramida sepak bola Inggris.

“Regulasi baru ini akan menilai kejujuran, integritas, serta kondisi keuangan calon pemilik dan pengelola klub. Kami juga memastikan mereka memiliki kemampuan dan pengalaman yang layak,” tulis IFR dalam pernyataan resminya.

Fokus pada Integritas dan Kesehatan Finansial Klub

IFR menegaskan aturan ini dirancang untuk mendorong kepemilikan klub yang lebih bertanggung jawab.

Selain itu, regulasi ini juga diharapkan bisa menjaga stabilitas keuangan 116 klub yang berada di bawah pengawasannya.

Baca juga: Pecah Rekor! FIFA Catat Total Belanja Seluruh Klub di Bursa Transfer Musim Panas 2025 Capai Rp159 triliun

Tes kelayakan tidak hanya diperketat, tetapi juga diperluas untuk menutup celah masuknya dana ilegal maupun aliran dana yang terkait aktivitas kriminal.

Meskipun pemilik dan eksekutif yang sudah ada tidak diwajibkan mengajukan ulang, IFR tetap memiliki kewenangan untuk bertindak jika ditemukan pelanggaran.

Sanksi bagi Pemilik Klub yang Melanggar

Saat ini, regulator juga tengah membuka konsultasi publik terkait kewenangan tambahan.