Piala Dunia 2026 Terancam Kacau Usai Donald Trump Melarang Suporter dari 15 Negara untuk Masuk ke Amerika Serikat
INDOZONE.ID - Piala Dunia 2026 terancam diwarnai masalah serius menyusul kebijakan kontroversial pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Pemerintah AS secara resmi membekukan permohonan visa bagi suporter dari 15 negara peserta turnamen, sebuah keputusan yang berpotensi mengganggu atmosfer turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.
Kebijakan ini tertuang dalam laporan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang dirilis pada Rabu (14/1/2026).
Dalam laporan tersebut, seluruh petugas konsuler diminta menolak sementara permohonan visa dari total 75 negara, sambil menunggu evaluasi ulang terhadap prosedur penyaringan dan verifikasi pemohon.
Dari 75 negara yang masuk dalam daftar penangguhan, 15 di antaranya dipastikan akan tampil di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
Dampak Kebijakan Visa terhadap Piala Dunia 2026
Pembekuan visa ini berpotensi memberikan dampak langsung terhadap penyelenggaraan Piala Dunia 2026, khususnya dari sisi kehadiran suporter.
Salah satu grup yang paling terdampak adalah Grup C yang diisi oleh Skotlandia, Brasil, Maroko, dan Haiti.
Tiga dari empat tim di grup tersebut Brasil, Maroko, dan Haiti, masuk dalam daftar negara yang terkena kebijakan larangan visa.
Kondisi ini membuat laga-laga fase grup Skotlandia terancam berlangsung tanpa dukungan suporter lawan dalam jumlah besar.
Baca juga: Donald Trump Berencana Pindahkan Laga Piala Dunia 2026 dari Kota yang Dianggap Tidak Aman
Dua pertandingan Skotlandia dijadwalkan digelar di Foxborough saat menghadapi Haiti dan Maroko, sementara satu laga lainnya melawan Brasil akan berlangsung di Miami.
Minimnya kehadiran suporter dikhawatirkan mengurangi atmosfer pertandingan yang selama ini menjadi daya tarik utama Piala Dunia.
Selain ketiga negara tersebut, kebijakan visa AS juga berdampak pada Aljazair, Cape Verde, Kolombia, Pantai Gading, Mesir, Ghana, Iran, Yordania, Senegal, Tunisia, Uruguay, dan Uzbekistan.
Sikap Pemerintah AS
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat diperkirakan akan memberlakukan pembekuan visa ini secara tidak terbatas mulai 21 Januari 2026.
Hingga saat ini, FIFA masih menunggu kejelasan mengenai bagaimana kebijakan tersebut akan memengaruhi kehadiran suporter dari negara-negara yang terdampak.
Dalam surat edaran yang sama, petugas konsuler juga diminta menolak permohonan visa dari individu yang dinilai berpotensi bergantung pada bantuan publik setelah memasuki Amerika Serikat.
Penilaian tersebut meliputi berbagai faktor, mulai dari kondisi kesehatan, usia, hingga kemampuan berbahasa Inggris.
“Departemen Luar Negeri akan menggunakan kewenangan yang telah lama dimiliki untuk menyatakan tidak layak bagi calon imigran yang berpotensi menjadi beban publik bagi Amerika Serikat,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Tommy Piggott.
Ia menegaskan bahwa penangguhan imigrasi dari 75 negara ini bersifat sementara dan bertujuan untuk mengevaluasi ulang sistem pengolahan imigrasi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berpotensi menerima bantuan sosial.
Meski demikian, pemerintah AS menyebut akan memberikan pengecualian visa dalam jumlah sangat terbatas selama masa penangguhan berlangsung.
Ketegangan Geopolitik Turut Membayangi
Kebijakan visa ini juga muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, terutama terkait Iran.
Donald Trump dilaporkan tengah mempertimbangkan opsi militer menyusul gelombang protes nasional terhadap rezim Islam di negara tersebut.
Pada Selasa (13/1/2026), Trump memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan mengambil tindakan tegas jika Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tetap melanjutkan eksekusi mati pada Rabu (14/1/2026).
Presiden AS disebut telah menerima sejumlah pengarahan strategis, termasuk kemungkinan serangan terhadap target nonmiliter di Teheran.
Situasi ini menambah ketidakpastian menjelang Piala Dunia 2026, yang seharusnya menjadi ajang persatuan global melalui sepak bola, namun kini justru dibayangi isu politik dan kebijakan imigrasi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Daily Mail UK
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
